Banyuasin, – Saat ini Pemkab Banyuasin di bawah pimpinan PJ Bupati Hany Sopiyar Rustam melakukan seleksi PPPK Jalur Khusus tahun 2024, pengangkatan jalur khusus honorer menjadi Aparatur Sipil Negara yang akan dilaksanakan seleksi tahun 2024 hal itu berdasarkan usulan Ke Kemenpan Nomor 800/0060/BKPSDM/2024 dan Surat Pertanggungjawaban mutlak tanggal 22 Januari 2024, mengusulkan kebutuhan ASN Kabupaten Banyuasin kepada Menpan RB.

 

Dan mendapat jawaban Surat Menpan RB RI Nomor: 13/1006/M.SM.01.001/2024 Perihal persetujuan prinsip kebutuhan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam Surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menpan RB memberikan persetujuan jumlah kebutuhan ASN.

2. Instansi Pemerintah menyusun rincian kebutuhan Pegawai ASN sesuai dengan persetujuan Menpan RB

3. Tata cara perincian merujuk pada Kemenpan RB NO. 173 Tahun 2024 tentang panduan penyusunan rincian kebutuhan ASN Tahun 2024.

4. Rincian tersebut disampaikan kepada Menpan RB dan Kepala BKN melalui layanan Elektronik sesuai Juknis yang disusun oleh BKN.

 

Untuk itu seluruh jumlah usulan formasi yang disetujui Menpan RB tanggal 14 Maret 2024 berjumlah 5.551 dengan rincian:

1. CPNS/PNS berjumlah 591 terdiri dari Tenaga Kesehatan 60 orang, Tenaga Teknis berjumlah 531.

2. Tenaga Honorer (berdasarkan database BKN Tahun 2022) berjumlah 4.960 terdiri dari Guru berjumlah 828, Nakes berjumlah 246 dan Teknis berjumlah 3.886.

 

Dari data yang di dapat di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin tercatat 7085 jumlah honorer per Desember 2023, semuanya meliputi tenaga teknis, guru dan kesehatan serta PPPK yang sudah lulus dan belum dilantik.

 

Bagaimana dengan nasib honorer yang masuk di Dinas maupun Badan di Pemkab Banyuasin diatas tahun 2022 yang tidak tercatat di database, meskipun Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim memberi saran ikut seleksi CPNS dengan kebutuhan formasi 591 apakah ada jaminan lulus, hal ini membuat ketar ketir tenaga honorer yang tidak tercatat di database.

 

 

Bila kalkulasikan dari data keseluruhan per Desember 2023 dari 7085 honorer, di usulkan 4960 serta jumlah PPK yang lulus tahun sebelumnya sekitar 1800 ada sisa honorer yang diatas tahun 2022 keatas tidak Masuk Database.

 

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang agar pemerintah bijak

menanggapi hal tersebut dan diharapkan tidak gagal paham melakukan pengangkatan tenaga honorer kepada NON ASN yang sudah terdata di BKN.

 

“Jadi jangan gagal paham, yang harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah itu adalah seluruhnya, sekali lagi saya ulangi seluruh tenaga honorer harus diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah,” kata Junimart Girsang, sebagaimana dikutip dari laman dpr.go.id, Jumat (22/4/2024).

 

Sebelumnya, Junimart telah menggalang aspirasi atau pengaduan secara online terkait tenaga honorer melalui laman pribadinya di halojg.id sejak Mei 2023 lalu.

 

Pengaduan tersebut dilakukan sebagai wujud perjuangan agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK. Sebelumnya, Junimart melihat banyak tenaga honorer yang mengeluh di media sosial.

 

Data pegawai honorer sebanyak 3.000.389 yang dikumpulkan dari websitenya itu kemudian diserahkan kepada Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi II DPR RI baru-baru ini. Dikatakan Junimart, ia banyak mendapat keluhan terkait jumlah data tenaga honorer sebanyak 2,3 juta dengan kenyataan sesungguhnya di lapangan.

 

Editor Tayang: Zaki

 

Tim media mcngrup

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here