Banyuasin – Pelabuhan baru di kawasan Tanjung Carat, Banyuasin, Sumatra Selatan (Sumsel), yang sempat terganjal proses Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dikutip dari idntim.com Selasa (26/3/2024) , rencana pelepasan kawasan hutan lindung tersebut mengalami hambatan karena masih dalam pengkajian.
Sejumlah syarat administrasi terus dikebut untuk diselesaikan. Pemprov Sumsel berharap pelabuhan ini segera dibangun dan beroperasi untuk menggerakan ekonomi di Bumi Sriwijaya.
“Update-nya, Rencana Induk Pemgembangan (RIP) sudah dikeluarkan Kementerian Perhubungan, sekarang masih berproses di AMDAL,” ungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel, Regina Ariyanti.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pada saat menjabat pernah mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Api-Api dialihkan ke KEK Tanjung Carat, yang berdampingan dengan Pelabuhan Laut Tanjung Carat di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.
“Tidak bisa langsung diganti ke KEK Tanjung Carat, tapi status KEK Tanjung Api-Api harus dicabut dulu. Sekarang lagi proses,” katanya di Palembang, Sumsel, Jumat, menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang mencabut status KEK Tanjung Api-Api dikutip dari media antara.com.
Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api.
Menurut Deru, pengalihan lokasi KEK itu atas permintaan Pemprov Sumsel karena lokasi di Tanjung Api-Api sudah tidak representatif lagi mengingat pelabuhan laut akan dibangun di Tanjung Carat.
KEK Tanjung Api-Api pun tak kunjung terealisasi yang salah satunya karena harus membebaskan lahan.
Hal lain yang melatari permintaan Sumsel, menurut dia, adanya penetapan bahwa Pelabuhan Tanjung Carat sebagai proyek strategis nasional (PSN).
“Jangan salah, ini bukan dicabut, tapi dialihkan atas permintaan kita (Sumsel),” ujar dia.
Bagi Deru, keberadaan KEK ini sama pentingnya dengan pelabuhan laut sehingga realisasinya juga harus diperjuangkan.
Namun, untuk menggolkan KEK tentunya sulit jika belum ada pelabuhannya. “Prioritas kami pelabuhan dan KEK, tapi pelabuhannya dulu dan bersamaan itu baru KEK,” kata dia.
Hal ini terkait dengan harapan investor yakni adanya jaminan transportasi dan bebas pajak, kata dia.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni mengatakan dirinya sepakat untuk merealisasikan pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat. Sebab, nantinya bisa berdampak positif bagi Sumsel.
“Pada prinsipnya semua program yang masuk ke Sumsel, baik dalam hal kelancaran transportasi dan pelayanan publik, pasti kami dukung. Tadi kami juga membahas berbagai hal, termasuk merealisasikan Pelabuhan Tanjung Carat, apa-apa saja yang harus kita lakukan dan langkah-langkah untuk percepatannya akan dilaksanakan,” jelasnya
Fatoni mengatakan rencana pembangunan Pelabuhan Tanjung Carat harus dilakukan secara optimal. Maka dari itu, instansi terkait diminta melakukan inventarisir untuk percepatannya.
“Kebetulan sekali saya mengikuti pembahasan Pelabuhan Tanjung Carat di kementerian dan tahu mengenai perkembangannya. Semoga pembangunannya bisa segera dilaksanakan dan kami akan melakukan koordinasi secara intens untuk merealisasikannya,” kata dia.
Pemerintah Kabupaten Banyuasin sendiri terkait perkembangan pepelabuhan tanjung carat belum memberikan tanggapan, Erwin Ibrahim selaku Sekretaris Daerah Banyuasin masih meminta waktu untuk memberikan keterangan, demikian juga Bappeda Banyuasin saat di temui pejabatnya tidak ada satupun yang ingin memberikan keterangan.
“Saat ini pejabat yang membidangi tidak ada lagi dinas luar, “kata pegawai honorer Bappeda Banyuasin dengan mengarahkan terkait perkembangan pelabuhan Tanjung Carat ke Dinas PUTR.
Sama halnya Pejabat Dinas PUTR ketika di konfirmasi langsung ke kantor, Baik Kadis dan Kabid yang membidangi pegawainya mengatakan tidak ada ditempat, sementara papan pemberitahuan adanya pejabat terlihat jelas bahwa, Kadis sedang Ada, Kabid juga Ada.
Editor tayang Zaki
Tim media mcngrup