Tuai Pujian!! Pelayanan Publik Perizinan Banyuasin Dapat Jadi Contoh Daerah Lain *Evaluasi Kinerja Periode I Triwulan I Penjabat Bupati Banyuasin

Read Time:3 Minute, 31 Second

Jakarta — Pelayanan Publik Perizinan Kabupaten Banyuasin menuai pujian dari Inspektur Jenderal I Rustam Mansur, Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri pada Evaluasi Kinerja Periode I Triwulan I Penjabat (Pj) Bupati Banyuasin, Muhammad Farid, S.STP., M.Si digelar di Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Selasa (22/10/2024).

Dalam paparannya, Pj Bupati Banyuasin Muhammad Farid menyampaikan berdasarkan data BPS Kabupaten Banyuasin mengalami deflasi. “Kami sangat serius dalam menangani inflasi dengan melakukan beberapa upaya antara lain dengan melakukan pengecekan harga dengan turun langsung ke pasar, mengupayakan keterjangkauan harga pasar, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi,

dan pemanaman cabe dan bawang secara serentak,” jelasnya.

Penurunan Stunting pun dilakukan dengan

penanganan stunting melalui program dari Dinas Kesehatan Banyuasin dan CSR yang ada di Banyuasin melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif seperti bantuan beras, kelas ibu hamil dan pemberian makanan tambahan, peningkatan penyediaan air bersih, program penyediaan jamban sehat.

Selain itu, peningkatan usaha milik daerah salah satunya peningkatan volume penjualan dan kolaborasi dengan Dinas/Instansi terkait dengan melakukan bazar/pasar murah dengan produk beras, proses perizinan usaha penjualan air minum dalam kemasan (AMDK) dan beberapa upaya lain seperti mengikuti World Water Forum (WWF) 2024 di Bali.

Begitu juga dengan pelayanan publik berupa Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sektor Layanan Perizinan, dan Pelayanan Terpadu yakni Sembilang OPI Mall Jakabaring, Pelayanan Terpadu Citra Grand City, Pelayanan Bergerak Lampu Petromak dan Mall Layanan Publik di Kota Pangkalan Balai.

Untuk angka pengangguran pun turun dari 3,39% pada tahun 2022, turun menjadi 3,35% di tahun 2023 dan 3,19 tahun 2024, diikuti juga dengan kemiskinan ekstrim yang terdata tahun 2022, 3,07%, tahun 2023 turun menjadi 0,56% dan turun kembali tahun 2024 menjadi 0,49%.

Layanan kesehatan pun kita maksimalkan dengan jumlah dan sebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Banyuasin meliputi 4 Rumah Sakit tipe C, 48 Klinik Kesehatan, 33 Puskesmas dan 109 Puskesmas Pembantu.

“Tidak sampai disitu, kami juga memiliki program unggulan seperti Banyuasin Bersholawat yang kita lakukan pada apel pagi hari senin dan Olahraga yakni senam pagi setiap jumat bersama masyarakat, mengajak masyarakat untuk berolahraga melalui spanduk dan banner, melaksanakan pertandingan olahraga sampai level desa,” tambah Farid.

Untuk jumlah izin terbit Maret-Oktober 2024 berjumlah 185 Perizinan melingkupi Pelayanan Perizinan Kolaboratif, Pelayanan Perizinan OPI Mall dan Payanan Perizinan di Citra Grand City.

Dalam capaian kinerjanya, Pemkab Banyuasin dibawah komando Pj. Bupati Banyuasin Muhammad Farid berhasil meraih sejumlah penghargaan antara lain: Penghargaan Nirwasita Tantra dan Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Sumsel dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumsel, Juli 2024, Penghargaan Insentif Fiskal Dalam Pengendalian Inflasi dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Agustus 2024, Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award Kategori UHC Madya dari BPJS Kesehatan, Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Masyarakat Indonesia, Agustus 2024.

Penghargaan Hub Award Kabupaten Terbaik Tahun 2024 Kategori Nominasi Sistem Transportasi Berkelanjutan Kabupaten Besar dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, September 2024, Penghargaan Penanggulangan AIDS-TBC-Malaria Tahun 2024 dari Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia, September 2024,

Penghargaan Siddhakarya kategori Pembina Produktivitas terbaik se-Sumsel 2024, 10 Oktober 2024 dan Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumsel Atas Program Jaminan Perlindungan bagi 4. 260 Petani/Pekerja Sawit Mandiri, 15 Oktober 2024.

Setelah paparan, ada beberapa masukan dari Tim Penguji antara lain untuk mengejar target pajak dan retribusi, untuk persampahan masih perlu peran besar atau intervensi Pj. Bupati Banyuasin, langkah penyelesaian sisa honorer yang ada yang saat ini di Kabupaten Banyuasin telah selesai melalui tahap pendaftaran tes.

Dari semua masukan yang ada, Inspektur Jenderal I, Rustam Mansur memuji Pelayanan publik untuk perizinan yang telah memiliki Perda.

“Ini sangat bagus sekali, bisa dijadikan contoh bagi daerah lain dan saya harap ini dapat ditindaklanjuti dengan SK, dari paparan Pj. Bupati Banyuasin saya nilai baik dan saya harap semua masukan yang ada untuk jadi atensi dan upaya peningkatan untuk kemajuan Kabupaten Banyuasin,” tutupnya.

Dalam Evaluasi Kinerja kali ini, Pj. Bupati Banyuasin didampingi oleh Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Kepala Bappeda dan Litbang, Kepala Bapenda, Kadis PMPTSP, Kadis Kominfo. SP, Kadis Koperindag, Inspektur Banyuasin, Kadis Perkebunan dan Peternakan, Kadis Nakertrans, Kepala Kesbangpol, Kepala BPKAD, Kadis Kesehatan, Kadis DP2PAP2KB, Kepala Baketpan, Kadis PUPR, Kepala BKPSDM, Kadis TPH (Pertanian), Kadis Lingkungan Hidup, Kadishub, Kabag Tapem Setda Kabupaten Banyuasin dan beberapa Camat.

Tim media mcngrup