Muara Enim – Aksi tak biasa terjadi di depan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Muara Enim. Sejumlah notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyembelih seekor kambing sebagai bentuk nazar, sekaligus menyuarakan kekecewaan atas mandeknya berbagai pengurusan sertifikat yang tak kunjung tuntas.
Aksi tersebut langsung menyedot perhatian, lantaran tidak sekadar ritual syukuran, tetapi juga menjadi simbol protes terhadap pelayanan pertanahan yang dinilai belum maksimal. Kamis, ( 30/04/2026 ).
Salah satu notaris/PPAT, Bodong, yang didampingi rekannya Desy, menegaskan bahwa penyembelihan kambing itu merupakan nazar bersama para PPAT di Muara Enim, menyusul pergantian pimpinan di tubuh BPN.
“Kami menyembelih kambing ini sebagai bentuk nazar. Kami bersyukur atas pergantian kepala BPN yang lama, dan berharap ke depan ada perubahan nyata,” ujarnya.
Namun di balik nazar tersebut, tersimpan persoalan serius.
Bodong mengungkapkan, hingga kini masih banyak pengurusan pertanahan—terutama pemecahan sertifikat—yang berjalan lambat bahkan terkesan mandek.
“Contohnya pemecahan sertifikat yang sampai saat ini belum selesai. Ini bukan hanya dialami masyarakat, tapi juga kami sendiri,” katanya.
Ia menilai, persoalan tersebut tidak boleh terus berlarut. Dengan hadirnya pimpinan baru, ia berharap ada pembenahan menyeluruh, khususnya dalam hal transparansi dan profesionalitas pelayanan.
“Jangan ada lagi ketidakjelasan. Kami ingin semuanya terbuka, profesional, dan tidak ada hambatan yang tidak jelas,” tegasnya.
Lebih jauh, Bodong juga menyoroti lemahnya komunikasi antara BPN dan para notaris/PPAT sebagai mitra kerja.
Ia bahkan mengaku pernah mengundurkan diri dari jabatan pengawas IPPAT Muara Enim karena minimnya koordinasi.
“Selama ini komunikasi sangat minim. Kami sering tidak dilibatkan, bahkan dalam kegiatan resmi pun tidak diundang,” ungkapnya.
Menurutnya, para PPAT tidak anti terhadap pengawasan.
Justru sebaliknya, mereka membuka diri untuk dibina selama dilakukan dengan pendekatan yang komunikatif dan profesional.
“Kami siap dibimbing. Kalau ada kesalahan, silakan dikoreksi. Datangi kantor kami, lakukan monitoring. Kami ingin bekerja sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga menyentil citra “pelayanan prima” yang kerap digaungkan, namun dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Pelayanan prima itu harus benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar slogan atau ditampilkan di media sosial,” tambahnya.
Keluhan serupa datang dari masyarakat.
Harmanto (50), warga Muara Lawai, mengaku telah mengurus dokumen pertanahan selama dua tahun tanpa kejelasan.
“Kami sudah beberapa kali mengajukan, bahkan memasukkan dua berkas. Satu selesai, satu lagi sampai sekarang belum ada titik terang,” keluhnya.
Sebagai masyarakat awam, ia berharap adanya keterbukaan dari pihak BPN, terutama jika terdapat kekurangan dalam proses administrasi.
“Kalau memang ada kekurangan, sampaikan saja. Mari duduk bersama, jangan dipersulit. Kami ini masyarakat awam,” katanya.
Bodong menambahkan, Baik kalangan notaris/PPAT maupun masyarakat kini menaruh harapan besar pada kepemimpinan baru di BPN Muara Enim.
Mereka menginginkan perubahan nyata—bukan sekadar janji—dalam bentuk pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Harapan kami sederhana, pelayanan lebih baik, transparan, dan profesional,” Tambah Bodong. (Deri)
