Palembang,hbnindonesia.com – Sejumlah element masyarakat dan Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan, menyampaikan tuntutan resmi agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan evaluasi, pemeriksaan, hingga penonaktifan terhadap Kepala BPK Perwakilan Sumatera Selatan.
Tuntutan itu disampaikan melalui aksi damai nanti pada 18 juni 2026, dengan alasan utama terkait transparansi, efektivitas pengawasan, dan kepercayaan publik.
Sebagai lembaga pengawas keuangan negara, BPK dinilai harus menjadi teladan dalam keterbukaan informasi. Selain itu, masyarakat menuntut hasil audit yang memberikan dampak nyata bagi perbaikan pengelolaan anggaran daerah. Kinerja pimpinan juga dinilai perlu dijaga agar tetap memelihara kepercayaan masyarakat.
Koordinator AKSI Koalisi aktivis Revolisioner Sumsel Yayan Jiker,. menegaskan bahwa tuntutan ini bukan serangan pribadi, melainkan upaya mendorong perbaikan institusi. BPK disebut sebagai pilar penting negara, sehingga kepemimpinannya harus dipegang dengan standar integritas tertinggi.
“Melalui pernyataan resminya, KAR mendesak BPK RI melaksanakan evaluasi terbuka terhadap kinerja pimpinan BPK Perwakilan Sumsel dan menindaklanjutinya sesuai aturan yang berlaku”Ujarnya
Sementara korlap aksi Reza Mars, menegaskan Tuntutan tersebut rencananya akan disampaikan langsung dalam aksi damai yang digelar pada 18 Juni 2026 di halaman Kantor BPK Perwakilan Sumsel. Koalisi menilai langkah ini diperlukan agar kredibilitas lembaga pengawas keuangan negara di daerah tetap terjaga”Tegasnya
Terpisah Ketua DPD Gempur Sumsel Hendri Zikwan,. Menggarisbawahi pesan utama aksinya “satu suara untuk tata kelola yang bersih” slogan itu menjadi penegasan bahwa gerakan ini fokus mendorong perbaikan intitusi, bukan menyerang individu
“Koalisai berharap BPK RI merespons tuntutan secara profesional. Bagi KAR Sumsel, kredibilitas lembaga pengawas keuangan harus dijaga agar fungsi pengawasan anggaran negara dan dan daerah tetap berjalan optimal demi kepentingan publik”Tegasnya
